Surabaya, 22 September 2026 – Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Uji Coba Pedoman Penilaian Budaya Integritas secara hybrid di Balai Besar POM Surabaya.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BBPOM di Surabaya dan dihadiri oleh Inspektur Utama, Inspektur II, Tim Inspektorat Utama terkait, serta Pegawai BBPOM di Surabaya. Pada sambutan pembukaannya, Kepala BBPOM di Surabaya berharap kegiatan ini dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman terkait budaya Integritas.
Pada sesi pembinaan budaya integritas, Inspektur Utama menekankan bahwa sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM memegang peran penting dalam menjaga ketaatan serta kepercayaan masyarakat. Keberhasilan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang terlihat, seperti capaian kinerja maupun penghargaan.
Inspektur Utama memaparkan analogi Kapal Titanic. Secara kasat mata, Titanic merupakan kapal yang besar dan pada saat itu dipandang sebagai kapal yang aman. Namun, perjalanan Titanic berakhir ketika menghadapi ancaman yang tidak sepenuhnya terlihat. Analogi tersebut menggambarkan bahwa dalam organisasi terdapat pula berbagai potensi persoalan yang mungkin tidak terlihat secara langsung, namun dampaknya dapat dirasakan melalui perilaku dan budaya kerja.
Inspektur Utama juga menyampaikan bahwa BBPOM di Surabaya yang merupakan salah satu satuan kerja pertama memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi salah satu contoh bahwa reputasi dan integritas organisasi dibangun melalui proses yang konsisten. Namun demikian, capaian tersebut perlu terus dijaga dan diperkuat. Predikat maupun reputasi yang telah diperoleh bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk mempertahankan standar integritas melalui perilaku dan budaya kerja yang baik.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Uji Coba Pedoman Penilaian Budaya Integritas yang dipandu oleh Inspektur II. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa penilaian budaya integritas organisasi mencakup 7 (tujuh) Dimensi Etis Organisasi, yaitu:
1. Kejelasan Kebijakan dan Pedoman (Clarity)
2. Kelayakan Dukungan Kerja (Feasibility)
3. Dukungan Iklim Kerja (Supportability)
4. Keterbukaan Berdiskusi dan Melapor (Discuss Ability)
5. Pengawasan dan Transparansi (Transparency)
6. Penegakan Sanksi dan Penghargaan (Sanction Ability)
7. Keteladanan dalam Kepemimpinan (Congruency)
Ketujuh dimensi tersebut menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana nilai-nilai integritas dipahami, diterapkan, dan didukung dalam lingkungan organisasi.
Sebagai bagian dari uji coba pedoman, dilaksanakan Survei Budaya Integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai beserta pimpinan unit kerja di lingkungan BBPOM di Surabaya.
Melalui pelaksanaan survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi budaya integritas di lingkungan organisasi sebagai bahan evaluasi dan penguatan ke depan.
